CITY GUIDE FM, KOTA BATU – Sebanyak 60 warga Desa Sumberbrantas, Bumiaji menerima program redistribusi tanah tahun 2025. Program ini memasukkan lahan yang berada di dalam kawasan hutan, menjadikannya berbeda dari dua tahun sebelumnya.
Program ditandai dengan pemasangan patok batas secara simbolis oleh Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto bersama Kepala Badan Pertanahan Kota Batu Nasep Vandi Sulistyo pada Selasa (9/7/2025). Langkah ini menjadi dasar penting dalam proses legalisasi tanah melalui Sidang Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).
“Harapan kami, redistribusi ini dapat membawa manfaat yang besar dan benar-benar digunakan dengan sebaik-baiknya,” ujar Heli Suyanto.
Heli menegaskan bahwa redistribusi tanah menjadi upaya pemerintah memberikan kepastian hukum atas lahan yang selama ini dihuni warga. Masih ada pekerjaan rumah lain seperti penghapusan piutang pajak.
“Kehadiran pemerintah dalam program ini bertujuan memberikan kepastian hukum atas tanah yang selama ini menjadi harapan masyarakat,” tambahnya.
Program redistribusi tanah ini telah berjalan di Desa Sumberbrantas sejak tahun 2023. Pada tahun tersebut, sebanyak 280 bidang tanah dengan luas sekitar 175.780 meter persegi telah didistribusikan kepada warga melalui sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) Kota Batu.
Selain itu, pada tahun yang sama, redistribusi melalui skema Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTPKH) juga dilakukan mencakup 254 bidang tanah. Secara nasional, redistribusi tanah termasuk di kawasan hutan merupakan bagian dari target Reforma Agraria.
Pemerintah menargetkan pelepasan 4,1 juta hektare kawasan hutan hingga 2025 dari total target reforma agraria seluas 9 juta hektare. Terdiri dari 4,5 juta hektare legalisasi aset dan 4,5 juta hektare redistribusi tanah.
Namun, hingga pertengahan 2024, realisasi redistribusi baru mencapai 383.228 hektare atau sekitar 16 persen dari target.
Reporter : Asrur Rodzi
Editor : Intan Refa
