CITY GUIDE FM, KOTA MALANG – Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengonfirmasi komitmennya untuk merealisasikan bantuan dana sebesar Rp50 juta kepada setiap RT di Kota Malang. Namun, kata Wahyu janji kampanyenya ini memerlukan persiapan regulasi dan kerangka hukum melalui Peraturan Wali Kota (Perwal). Dia memastikan realisasi dana tersebut dianggarkan melalui APBD 2025.
“Agar pelaksanaannya tidak menimbulkan masalah, kita perlu perangkat hukum yang jelas. Perwal sedang kita susun untuk mengatur tanggung jawab, tahapan, larangan, hingga sanksi jika terjadi penyimpangan,” ujarnya usai rapat paripurna, Senin (26/5/25).
Sedangkan sosialisasi rencananya akan dilakukan secara bertahap ke tingkat kelurahan, RW dan RT, setelah Perwal rampung.
“Masyarakat harus paham mekanisme dan hak kewajibannya. Setelah 26 poin dalam Perwal selesai, baru kami ajukan ke DPRD untuk pembahasan lebih lanjut,” tambahnya.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Siradjuhita, menyatakan pihaknya akan mengawal proses penyusunan regulasi ini.
“Kami telah berdiskusi dengan Pak Wali Kota. Jika teknisnya sudah jelas dalam Perwal, kami akan evaluasi bersama. Targetnya, program bisa mulai terlaksana tahun depan,” katanya.
Kata Amithya, bantuan ini harus tepat sasaran hingga ke tingkat RT sebagai unit terkecil.
“Ini bagian dari komitmen memperkuat partisipasi masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dan program aspirasi seperti Pokir. Kami ingin dana ini menjadi solusi konkret pembangunan di akar rumput,” tegas Amithya.
Janji bantuan Rp50 juta per RT ini sempat menjadi sorotan publik terutama terkait mekanisme distribusi dan pengawasan. Dengan jumlah RT yang mencapai ribuan di kota Malang, kebutuhan dana tentu akan menembus ratusan miliar rupiah, sehingga memerlukan koordinasi ketat antar pihak.
Reporter : Heri Prasetyo
Editor : Intan Refa
