CITY GUIDE FM, KOTA MALANG – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Malang Raya melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Malang, Kamis (8/9/22). Massa sebanyak 1000 demonstran itu kompak untuk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi yang menurut mereka menyengsarakan rakyat.
Dalam aksi ini, tim gabungan TNI-POLRI, Satpol PP, Brimob, serta Dinas Pemadam Kebakaran, menerjunkan 950 personel mengamankan unjuk rasa itu.
Koordinator BEM Malang Raya Zulfikri Nurfadhilla mengatakan, keputusan tersebut akan berdampak besar bagi masyarakat kalangan menengah dan kebawah. Selain itu, masyarakat juga tengah berjuang untuk bangkit pasca pandemi COVID-19.
“Akibat yang ditimbulkan sangat beragam. Baik dari segi Inflasi ekonomi, lonjakan harga pokok lainnya dan kenaikan harga pada sektor riil lainnya menjadi potensi besarnya,” ujarnya kepada reporter City Guide FM.
Presiden Mahasiswa Universitas Gajayana (UNIGA) Malang menyebut, pemerintah perlu melakukan revisi aturan untuk menghentikan kebocoran BBM bersubsidi agar sesuai sasaran.
“Kami minta agar pemerintah untuk memastikan bahwa subsidi BBM tepat sasaran. Bukan justru dinikmati oleh industri skala besar, seperti pertambangan dan perkebunan besar,” tuturnya.
Zulfikri juga menambahkan, pemerintah harus menunda dahulu untuk infrastruktur yang tidak terlalu menjadi prioritas.
“Dan lebih memprioritaskan penanggulangan kemiskinan yang ekstrem, pemulihan dunia usaha, penanganan pengangguran, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM),” lanjutnya.
Dia menyampaikan 6 tuntutan ke pihak DPRD Kota Malang. Antara lain menolak tegas kenaikan harga BBM subsidi, mendesak pemerintah menerapkan kebijakan subsidi BBM yang tepat. Kemudian, menolak pemberian dana BLT sebagai dalih kenaikkan harga BBM, menuntut pemerintah menstabilkan harga bahan-bahan pokok.
“Kami juga menuntut agar pemerintah untuk fokus melakukan pemulihan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, dan menuntut pemerintah untuk menunda proyek stategis nasional,” pungkasnya. (rep)
Reporter : Ocky Novianton
Editor : Intan Refa
