CITY GUIDE FM, KOTA MALANG – Masyarakat Kota Malang tahun ini disuguhkan dengan sejumlah potret para calon wali kota yang mendeklarasikan diri di berbagai sudut kota. Ada wajah-wajah baru, ada juga wajah para pemain lama. Warna-warni calon wali kota beserta latar belakangnya, membuat kita berpikir, seberapa pantaskah mereka memimpin Kota Malang? Menurut Pakar Pemerintahan Universitas Islam Malang Prof Mas’ud Said, pantas tidaknya calon wali kota itu terlihat dari track record mereka.
Lantas dia menyoroti bagaimana cara para calon-calon pemimpin itu mempromosikan diri. Mulai dari menempelkan spanduk dan baliho secara serampangan, memakunya di pohon bahkan ada pula terang-terangan tidak bayar pajak reklame.
“Itu sudah tidak jujur dia. Ada juga yang menggunakan akses kekuasaannya, ada pula yang track recordnya tidak bagus,” kata Prof Mas’ud kepada City Guide FM.
Dia menegaskan, boleh saja calon wali kota itu berasal dari kalangan pengusaha, pendidik, politikus dan profesional. Akan tetapi, mereka harus patuh terhadap rambu-rambu UU Pilkada dan UU Kampanye.
“Ini kan belum penentuan calon. Kecuali tanggal 27-29 Agustus itu baru penentuan calon. Itu saja sudah ngerusak. Kami sebagai masyarakat pun tidak suka,” tegasnya.
Bagaimana jika orang-orang seperti itu mendapatkan kekuasaan dan merancang pembangunan. Apalagi mengelola pendapatan daerah dan melakukan apa saja sesuai kehendaknya.
Dengan begitu, menurut Prof Mas’ud menelisik seperti apa track record calon wali kota itu sangat penting. Bukan hanya rekam jejak yang berkaitan dengan hukum saja, tapi juga jejak masa muda mereka. Itu bisa menjadi bahan pertimbangan masyarakat.
“Pemimpin Kota Malang harus mau berkorban untuk masyarakat. Bukan yang mengorbankan masyarakat untuk diri sendiri,” pungkasnya.
Editor : Intan Refa
