CITY GUIDE FM, IDJEN TALK – Polemik soal sound horeg jadi perbincangan hangat belakangan ini. Terlebih saat ulama di Pasuruan memfatwa-haramkan event ini. Pengusaha sekaligus Ketua Paguyuban Sound Horeg David Blizzard menyampaikan pihaknya telah menemui MUI Jatim mengenai fatwa haram terkait sound horeg ini.
“Pelaku usaha juga tidak bisa disalahkan sepenuhnya, karena kami selalu menyediakan sesuai dengan permintaan masyarakat yang merupakan hasil dari musyawarah,” kata David.
Sehingga kata David, dampak yang ditimbulkan oleh sound horeg seperti kerusakan gapura atau lainnya murni tanggung jawab dari pihak penyewa. Karena pelaku usaha hanya berperan sebagai penyedia jasa.
Ia memastikan tetap menaati aturan terkait besaran desibel. Bahkan sering juga mensosialisasikan mengenai pakaian di dalam kegiatan seperti karnaval sesuai dengan norma yang berlaku.
Berkenaan dengan hal itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang Muslimin menjelaskan bahwa belum ada regulasi baru soal sound horeg dari Pemprov Jatim. Namun di Kabupaten Malang, ada Ranperda revisi dari Perda Nomor 11 Tahun 2019 yang masih dalam peninjauan. Salah satunya terkait batasan desibel yang awalnya 60 desibel menjadi 120 desibel.
“Pemkab Malang sudah berusaha semaksimal mungkin mencari jalan tengah, agar penyedia sound bisa terus jalan dan tidak memunculkan kerugian pada masyarakat,” jelasnya.
Akademisi Universitas Islam Malang Taufiq Rahman Ilyas menilai sound horeg sebagai bentuk ekspresi dari masyarakat yang memunculkan stigma negatif. Maka dari itu dia menekankan sound horeg harus dikemas agar memunculkan sisi positifnya.
“Perlu pendekatan sosial dan kultural oleh pemangku kepentingan untuk menekan konflik yang muncul sampai sekarang,” jelas Taufiq.
Ia juga menganggap penting adanya regulasi yang jelas dari pemerintah agar hak dari pelaku usaha dan masyarakat tidak ada yang dirugikan dengan kehadiran sound horeg. (FARICHA UMAMI)
Editor : Intan Refa
