CITY GUIDE FM, IDJEN TALK – Sertifikasi halal khususnya produk UMKM adalah salah satu syarat untuk mengedarkan produk ke masyarakat. Hal ini sesuai dengan UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).
Dalam talkshow Idjen Talk bertema “Industri Halal : Saatnya UMKM Menangkap Peluang Untuk Berkembang”, membahas tuntas hal itu. Konsultan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kota Batu Alan W Hafiludin mengatakan, kondisi UMKM selama pandemi mengalami mati suri.
Padahal, UMKM menjadi penyokong wisata di Kota Batu. Alan mengatakan jumlah UMKM binaan PLUT Kota Batu ada 1.800 pengusaha. Sedangkan jumlah UMKM secara keseluruhan di Kota Batu ada 18 ribu.
“Terkait industri halal, para pelaku UMKM sangat antusias. Bahkan sempat ada kunjungan Kemenperin dan BPJPH terkait sertifikasi halal,” jelasnya.
Ketua Pusat Studi Penelitian dan Pengembangan Produk Halal UMM Prof Elfi Anis Saati pemerintah sangat berupaya meningkatkan kesadaran pentingnya produk halal. Khususnya bagi para pelaku UMKM. Menurutnya, produk itu yang perlu mendapat sertifikasi halal sebenarnya bukan hanya yang dalam wujud barang, tapi juga layanan.
Untuk produk barang dalam sertifikasi halal, ada syarat PIRT. Ini kaitannya dengan proses produksi dan higienitas yang perlu dipenuhi. Lalu ada pendampingan penyelia halal dan sudah mendapat panduan mulai dari prosedur, bahan baku, produksi dan distribusi. Nama produk pun juga dilihat untuk mendapat sertifikasi halal.
Sementara itu, Mentor Digital Marketing dan Digital Startup Muhammad Idham Azhari mengatakan, pada dasarnya ada aspek 5 K dalam suatu produk. Antara lain kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan dan kekeluargaan.
“Jadi memang ada prinsip plan, do, check and service. Ketika ada testimoni pada suatu produk halal, tentu ini akan mendorong produk UMKM berkelanjutan,” jelas Idham.
Selain itu, Idham juga menyebut, jaminan produk halal sebenarnya UMKM juga sedang dalam tahap soft selling. Karena hal ini akan mendorong kepercayaan konsumen pada produknya. (Elsa Renika)
Editor : Intan Refa
