CITY GUIDE FM, KOTA MALANG – Sejumlah pendidik yang tergabung ke dalam Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) mendatangi DPRD Kota Malang pada Jumat (21/3/2025). Mereka menjalin audiensi terkait masalah Sistem Penerimaan Murid Baru dan pengurangan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).
Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Muhammadiyah Kota Malang Zainullah mempertanyakan kebijakan pengurangan BOSDA serta soal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang merugikan sekolah swasta.
“BOSDA itu kan haknya siswa sekolah, namun ada pengurangan. Teman-teman tidak paham kenapa hal ini terjadi,” katanya.
Kata Zainullah, pengurangan BOSDA juga tidak merata. Ada sekolah yang mengalami pengurangan hingga 50 persen, ada juga yang hanya 25 persen.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi D DPRD Kota Malang Ginanjar Yoni Wardoyo menyarankan PPDB ini nantinya melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Misalnya data siswa dari sekolah, perlu pendamping dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Kondisi siswa yang sekiranya butuh penanganan keuangan bisa dengan dinas sosial dan lainnya,” terang Ginanjar.
Karena itu, menurutnya perlu ada petunjuk teknis dari pemerintah untuk memberikan pemerataan jumlah siswa. Baik di sekolah negeri maupun swasta. Karena, masing masing sekolah sudah mempunyai pagu.
Ini mengacu pada Permendikdasmen No 3 Tahun 2025, di mana kepala daerahlah yang yang mengeluarkan petunjuk teknis bersama dinas pendidikan. Untuk itu, pihaknya akan mengawal pembentukan panitia PPDB yang proporsional.
“Nantinya, panitia penerimaan murid baru wajib melibatkan berbagai OPD untuk menghindari penyalahgunaan. Kami akan memastikan proses ini berjalan transparan dan adil,” lanjut politisi Partai Gerindra ini.
Sedangkan terkait dengan pengurangan BOSDA, Ginanjar menjelaskan pada saat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang mempresentasikan untuk sekolah swasta, anggarannya hanya untuk 7-9 bulan.
“Kami juga meminta penjelasan dari dinas pendidikan terkait dasar kebijakan pengurangan BOSDA. Kami juga menekan agar alokasi BOSDA untuk 12 bulan penuh,”ujarnya.
Reporter : Heri Prasetyo
Editor : Intan Refa
