CITY GUIDE FM, KOTA BATU – Pemerintah Kota Batu aktif menggelar inspeksi mendadak (sidak) terhadap peredaran rokok ilegal. Sepanjang tahun 2025, agendanya ada 10 operasi gabungan (opsgab) dan saat ini masih tersisa tujuh opsgab.
Sekretaris Satpol PP Kota Batu Fariz Pasharella Shahputra mengungkapkan bahwa tiga operasi gabungan sudah berlangsung sejak awal tahun Bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang.
“Di tahun anggaran 2025 ini, bidang garda sudah menganggarkan 10 operasi gabungan, yang sudah kita mulai 3 operasi gabungan. Nanti akan ada 7 kali operasi gabungan yang akan kita lakukan di setiap bulan di bulan Agustus, September, Oktober dan terakhir November,” jelasnya.
Lebih lanjut, Fariz menuturkan bahwa opsgab merupakan agenda rutin dengan anggaran yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
“Tahun ini, anggaran itu dialokasikan sebesar Rp400 juta,” ujarnya.
Pada Juli lalu, tim opsgab mendapati ada 3.600 batang rokok ilegal dengan nilai sekitar Rp2,7 juta. Jumlah tersebut masih lebih kecil dari tahun 2024. Ketika 27.476 batang rokok ilegal tanpa pita cukai berhasil petugas amankan senilai Rp21 juta.
Selain operasi gabungan, pihaknya juga gencar melaksanakan sosialisasi tatap muka. Toko-toko yang ada di wilayah Kota Batu menjadi target utama operasi. Namun, sejauh ini ia belum menemukan produsen yang membuat rokok ilegal di Kota Batu.
“Mayoritas toko yang menjual rokok ilegal berasal dari berbagai daerah. Artinya, toko hanya sebatas memasarkan produknya saja,” bebernya.
Menurutnya, maraknya peredaran rokok tanpa pita cukai tidak lepas dari rendahnya kesadaran masyarakat yang tergiur dengan harga murah. Penindakan pun tidak hanya mengandalkan pantauan intelijen Satpol PP, tetapi juga laporan masyarakat.
Warga yang sudah mendapat edukasi ikut berperan aktif melaporkan keberadaan rokok ilegal. Keterlibatan masyarakat sangat penting karena dana hasil cukai akan kembali untuk kepentingan rakyat.
Salah satunya dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun subsidi BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal, sebagaimana diatur dalam Perwali Kota Batu Nomor 1 Tahun 2024.
Reporter: Asrur Rodzi
Editor: Intan Refa
