CITY GUIDE FM, KOTA BATU – Terungkap ribuan warga kategori mampu di Kota Batu ternyata terdata sebagai Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBI) BPJS Kesehatan. Temuan ini mengungkap adanya ketimpangan distribusi jaminan kesehatan yang menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Batu.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu Aditya Prasaja menjelaskan status kepesertaan Universal Health Coverage (UHC) di Kota Batu memang mencapai 99 persen. Namun, tingkat keaktifan peserta hanya sekitar 80 persen.
Artinya adanya selisih atau gap sekitar 19 persen antara warga yang terdaftar dengan warga yang iurannya benar-benar terbayarkan secara rutin. Dalam sosialisasi di Graha Pancasila Balai Kota Among Tani, Jumat (13/3/2026) sore, Aditya membeberkan data kepesertaan yang tidak tepat sasaran.
Berdasarkan data JKN per Desember 2025, terdapat 54.806 warga Kota Batu dari kelompok Desil 6 sampai 10 (kategori mampu) masuk ke dalam segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Baik melalui APBN maupun APBD.
Baca juga:
25 Ribu Pekerja Non Formal Terima Iuran PBID Jamsostek
“Yang memprihatinkan adalah di Desil 9 dan 10, yakni kelompok masyarakat paling mampu atau ‘juragan-juragan’. Ada sekitar 17.000 jiwa yang iurannya masih dibayar oleh pemerintah daerah. Ini sangat kontras dengan data BPS yang menyebut kemiskinan kita terendah di Jawa Timur,” ujar Aditya.
Lebih lanjut, Aditya menjelaskan bahwa ketimpangan ini mengakibatkan warga yang benar-benar membutuhkan justru belum tercover. Tercatat ada sekitar 9.685 jiwa dari Desil 1 hingga 5 (prasejahtera) yang belum aktif di segmen manapun, karena kuota anggaran terserap oleh kelompok mampu.
Untuk mengatasi masalah ini, Pemkot Batu telah menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) No 6 Tahun 2026 tentang Optimalisasi Jaminan Kesehatan Nasional. Peraturan ini menjadi landasan hukum untuk merapikan segmentasi kepesertaan.
Rencananya, pihaknya berencana melakukan validasi berjenjang mulai dari tingkat RT untuk memastikan keadilan sosial. Nantinya, warga mampu yang masih mendapat subsidi akan beralih ke segmen mandiri. Sehingga anggaran negara dapat dialihkan untuk mengaktifkan jaminan kesehatan bagi warga miskin yang selama ini terabaikan.
Editor: Intan Refa
