Hari ini, dalam program Ijen Talk City Guide FM, Kaprodi Magister Ilmu Hukum Unisma Muhibbin bilang, untuk mendukung demokrasi dan kebebasan berpendapat, diperlukan adanya revisi UU ITE, dengan penyempurnaan dan penyelarasan.
Kata Muhibbin, ada beberapa pasal seperti Pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 UU ITE yang dirasa tumpang tindih dengan KUHP, yang harus dilakukan penyempurnaan, agar UU ITE tidak menjadi penjara demokrasi.
Sementara, Kaprodi Magister Ilmu Sosial FISIP UB Wawan Sobari bilang, tidak ada yang salah dengan kritik dari masyarakat, selama sesuai dengan data dan fakta, serta tidak bersifat memfitnah apalagi black campaign. (AN)
SUMBER : CITY GUIDE FM
