CITY GUIDE FM, KOTA BATU – Pemerintah Kota Batu mencatat realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran 2025 mencapai Rp 1.09 triliun. Angka ini menyentuh 99,20 persen dari target. Namun, struktur pendapatan tersebut menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah masih perlu dipacu lebih keras.
Hal ini karena belum tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu di samping dukungan dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi. Berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025, Wali Kota Batu Nurochman memaparkan PAD Kota Batu terealisasi sebesar Rp 302,9 miliar.
Angka tersebut hanya 92,35 persen dari target. Kondisi ini berbanding terbalik dengan Transfer ke Daerah (TKD) yang realisasinya justru melampaui ekspektasi yakni mencapai Rp 789,8 miliar atau 102 persen dari target.
Baca juga:
Angka Kemiskinan Kota Batu Turun, Tapi Ketimpangan Melebar
Ketimpangan antara PAD dan dana transfer ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pembiayaan pembangunan di Kota Batu masih bersandar pada dukungan anggaran eksternal. Dari total pendapatan Rp 1,09 triliun, kontribusi dana transfer mendominasi sekitar 72 persen. Sementara kekuatan ekonomi internal melalui pajak dan retribusi daerah (PAD) hanya menyumbang sekitar 28 persen.
Di sisi pengeluaran, Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp 1,1 triliun atau 89,16 persen. Penyerapan ini didominasi oleh Belanja Operasi yang mencapai Rp 923,1 miliar.
“LKPJ ini adalah wujud akuntabilitas tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran. Dokumen ini memuat laporan kemajuan (progress report) yang komprehensif,” ungkap Nurochman.
Angka penyerapan belanja yang belum 100 persen, ditambah dengan capaian PAD yang belum “sempurna”, menjadi pekerjaan rumah penting bagi Pemkot Batu untuk melakukan evaluasi strategi intensifikasi sumber pendapatan lokal di tahun-tahun mendatang.
Editor: Intan Refa
