CITY GUIDE FM, KOTA MALANG – Ratusan angkutan umum yang lalu lalang di Kota Malang ternyata masih belum memenuhi syarat laik jalan. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Widjaja Saleh Putra, dari 1.066 unit transportasi umum, hanya sekitar 400-an kendaraan layak jalan.
Tentu ini memprihatinkan, mengingat masih ada kalangan masyarakat mempergunakan angkutan umum ini. Melihat kondisi ini, wajar jika sebagian besar masyarakat memilih menggunakan kendaraan pribadi dengan alasan keamanan dan kenyamanan.
Inilah yang menjadi perhatian dari pemerintah. Maka, Widjaja mengumpulkan seluruh pengemudi dan mengajak mereka untuk minimal tertib administrasi. Khususnya dengan mengikuti Uji KIR dan Trayek. Apalagi sesuai amanat UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, maka para pengemudi angkutan kota akan dibebaskan dari biaya tersebut.
“Ini dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat. Kemudian kami menindaklanjuti hasil kunjungan bersama Pak Wali Kota dengan perangkat-perangkat daerah ke Solo dan Palembang dalam rangka untuk menggali informasi bagaimana angkutan publik yang baik,” kata Widjaja.
Widjaja mengatakan salah satu langkah awal menyediakan angkutan publik yang baik harus diawali dengan standar kelayakan melalui Uji KIR dan Trayek. Sembari pemerintah menyusun konsep angkutan umum di Kota Malang yang menurutnya memiliki potensi yang besar.
“Jumlah penduduknya banyak, sedangkan jalannya sangat sempit maka solusinya adalah menggunakan angkutan publik,” lanjutnya.
Maka dia sampaikan kepada para sopir agar tidak kalah dengan keberadaan transportasi online. Pihaknya mendorong para pengemudi agar memanfaatkan layanan Uji KIR dan Trayek gratis itu untuk memberi kenyamanan dan keamanan bagi penumpang.
Reporter : Intan Refa
