CITY GUIDE FM, IDJEN TALK – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang Handi Priyanto mengatakan sejak tahun 2022 sampai tahun 2025, tidak ada kenaikan PBB. Sedangkan tahun 2026, berdasarkan pernyataan dari Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, juga tidak ada kenaikan PBB.
“Justru tahun 2026 nanti, PBB yang besarnya kurang dari Rp30 ribu akan digratiskan,” kata Handi.
Handi menambahkan sejak tahun 2021, Kota Malang sudah mulai memetakan piutang PBB. Selanjutnya, ia mengajukan kepada DPRD Kota Malang untuk menghapuskan piutang atau tunggakan pajak dari masyarakat dari neraca.
“Mengingat rata-rata yang berhutang adalah masyarakat dari kalangan menengah ke bawah. Soal piutang yang masih ada ini, kasus yang umum terjadi adalah pemilik rumah merupakan orang baru yang tergolong taat pajak. Sedangkan pemilik rumah sebelumnya tidak patuh pajak. Masalahnya, pemilik rumah yang baru tidak bersedia menyelesaikan piutang pajak sebelumnya (dari pemilik sebelumnya),” paparnya.
Menyikapi isu sensitif ini, Wakil Ketua II DPRD Kota Malang Trio Agus Purwono menyampaikan saat ini pihaknya bersama jajaran eksekutif masih Menyusun Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Bahkan, sudah ada revisi sebanyak 2 kali.
“Kami mengupayakan untuk tidak ada kenaikan PBB. Meskipun nanti hasil akhirnya ada pada peraturan wali kota (perwal),” kata Trio.
Dosen Departemen Administrasi Publik Universitas Brawijaya Andyka Muttaqin menjelaskan harga tanah dan bangunan setiap tahun mengalami kenaikan. Maka menurutnya, hal yang wajar jika pajak ikut naik.
“Tapi seharusnya ketika ada sebuah kebijakan dinamis, perlu ada pemahaman ke masyarakat berupa sosialisasi,” kata Andyka.
Kata Andyka, peristiwa demonstrasi besar-besaran di Pati yang menghebohkan masyarakat itu karena kepala daerahnya menantang. Sehingga, hal itu justru memicu kemarahan masyarakat yang semakin meluas. (WL)
Editor: Intan Refa
