CITY GUIDE FM, IDJEN TALK – Masa kampanye pemilu ini memang terasa kurang lengkap kalau tidak diwarnai dengan baliho yang berserak-serak di setiap ruas jalan. Pemandangan ini tak jarang mengganggu pengguna jalan, bahkan mencelakai.
Dalam Idjen Talk bertajuk “Pro Kontra Baliho Kampanye, Bikin Malang Kumuh dan Bomerang?“, Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kab Malang Abdul Allam Amrullah mengaku telah menertibkan terdapat 3.700 APK. Mayoritas pelanggaran yaitu mengganggu keamanan, keselamatan, estetika dan merusak pohon serta fasilitas umum.
“Bawaslu Kabupaten Malang sudah memberikan Peringatan berupa teguran pada caleg maupun partai yang melakukan pelanggaran dan memberikan waktu untuk perbaikan,” kata Allam.
Baca juga :
Allam Amrullah juga menyebut kerawanan potensial yang terjadi di Kabupaten Malang yaitu politik uang dan politisasi sara (kampanye hitam). Ini terlihat dari desain baliho yang memuat unsur ujaran kebencian.
“Selama ini temuan pelanggaran jelang 14 Februari 2024 meliputi pembagian komponen lain. Di luar sembako, kaos maupun bantuan berupa barang yang mengarah pada kampanye dengan politik uang,” terangnya.
Dosen Prodi Ilmu Komunikasi UMM Jamroji mengatakan pemasangan APK yang melanggar peraturan bisa menjadi boomerang ke caleg atau partai yang bersangkutan. Biasanya para caleg maupun partai langsung menyerahkan pemasangan APK pada vendor.
“Dan vendor yang memasang APK banyak yang tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan dan estetika. Hal itu justru bisa membuat image caleg atau partai tersebut buruk di kalangan masyarakat,” kata Jamroji.
Jamroji juga menekankan agar para caleg maupun partai melakukan survei lokasi terlebih dahulu untuk menentukan desain APK yang cocok dan sesuai. Tentunya dengan mempertimbangkan keselamatan, etik dan estetikanya. (YOLANDA OKTAVIANI)
Editor : Intan Refa
Simak juga tema Idjen Talk lain :
