CITY GUIDE FM, KOTA MALANG – Pakar Ekonomi Universitas Brawijaya Prof Dr Chandra Fajri Ananda SE MSc mengamati bahwa program pemerintah alias Quick Wins pada pemerintahan Presiden Prabowo lebih banyak spending atau belanja. Salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dengan segala konsekuensinya tetap harus berjalan, karena janji politik.
Dengan kondisi penerimaan negara yang agak seret, maka Menteri Keuangan Sri Mulyani harus mencoret program-program yang bukan prioritas. Salah satunya adalah infrastruktur yang berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.
“Jadi DAK Fisik ditindaklanjuti oleh Kemendagri lewat edaran untuk ditahan dulu. Menunggu ‘penerimaan kita membaik’,” jelas Prof Chandra pada talkshow “Road to Sekartaji 2025, Gunung Sari” bersama KPw Bank Indonesia Malang, Selasa (22/1/2025).
Baca juga :
Ini juga konsekuensi dari kebijakan PPN 12 persen yang batal terlaksana, karena mendapat protes dari publik. Padahal pemerintah sudah menggelontorkan insentif senilai Rp 30 triliun yang membuat APBN lose Rp 100 triliun. Maka, Prof Fajri menganjurkan kepada pemerintah daerah agar dapat melibatkan creative financing.
Creative financing atau pembiayaan kreatif ini merupakan cara mengumpulkan dana untuk proyek infrastruktur berkelanjutan, dengan melibatkan swasta, publik dan filantropis. Hal ini juga tercermin dalam UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).
“Tapi memang creative financing ini ada risiko-risiko yang pemerintah daerah harus antisipasi dan hadapi. Yang pertama kali harus kita susun adalah memperbaiki tata kelolanya dulu. Jadi swasta akan masuk kalau tidak ada permintaan lain-lain seperti uang parkir, uang kaget dan lain-lain,” jelasnya.
Artinya kebersihan pemerintahan harus lebih baik dulu. Di samping itu, kolaborasi atau kerjasama antar pemda bisa menjadikan pembangunan daerah lebih baik. Seperti di Kabupaten Pasuruan yang banyak industri atau Kabupaten Malang serta Lumajang yang mayoritas pertanian, dapat bekerjasama secara berkelanjutan.
Editor : Intan Refa
