NewsPemerintahan

Nurochman Siap Gelar Audiensi Soal Mata Air Umbul Gemulo


Wali Kota Batu Nurochman setelah sarapan bersama penyapu jalan. (Foto: Asrur Rodzi)
Wali Kota Batu Nurochman setelah sarapan bersama penyapu jalan. (Foto: Asrur Rodzi)

CITY GUIDE, KOTA BATU – Wali Kota Batu Nurochman menyatakan kesediaannya untuk hadir jika ada audiensi terkait status Sumber Mata Air Gemulo.

“Oke, siap. Karena itu bagian dari komitmen saya juga. Kan, di visi misi saya selalu bicara soal ekologi. Pidato saya di forum pengusaha kemarin juga saya sampaikan, silakan berinvestasi tapi tetap cintai lingkungan,” jelasnya.

Ia menegaskan saat ini Pemerintah Kota Batu memang sedang fokus pada isu lingkungan. Politisi PKB itu juga mengingatkan bahwa ketidakpedulian investasi terhadap alam dapat mengganggu keseimbangan lingkungan.

Sebelumnya, Forum Masyarakat Peduli Mata Air (FMPMA) pada akhir bulan lalu menggelar audiensi dengan DPRD Kota Batu. Mereka memprotes pembangunan gedung SPPG yang berlokasi di dekat Sumber Mata Air Gemulo.

Selain itu, forum tersebut juga menyoroti belum adanya peraturan daerah (Perda) yang mengatur perlindungan mata air. Serta regulasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang masih memungkinkan dibangunnya fasilitas di sekitar Sumber Mata Air Gemulo.

“Ya, wajib itu. Nanti kita akan inisiasi,” ujarnya singkat.

Flashback pada akhir 2012 hingga awal 2013, warga tiga desa yaitu Bulukerto, Bumiaji, dan Sidomulyo Bersatu menolak rencana pembangunan Hotel The Rayja di atas Sumber Mata Air Umbul Gemulo. Mereka menyuarakan penolakan karena proyek tersebut diduga melanggar perizinan lingkungan.

Seperti tidak melengkapi dokumen AMDAL/UKL-UPL dan IMB yang cacat hukum karena lokasinya hanya sekitar 150 meter dari kawasan konservasi.

Perjuangan ini membuahkan hasil. Pengadilan Negeri Malang menyatakan pembangunan hotel ilegal karena tidak memenuhi aspek lingkungan. Akhirnya pembangunan dihentikan, meski ganti rugi ditolak karena harus diajukan oleh perorangan. Legitimasi perjuangan ini diperkuat dengan dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup, Ombudsman, dan Komnas HAM.

Reporter: Asrur Rodzi

Editor: Intan Refa

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Back to top button