CITY GUIDE FM, IDJEN TALK – Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto mengatakan surat edaran (SE) anti flexing bertujuan bukan semata-mata karena tekanan publik. Tapi murni inisiatif dari Pemkot Batu untuk membangun budaya sederhana untuk para ASN.
“SE ini berangkat dari semangat menjaga integritas ASN dan memperkuat kepercayaan publik. Apalagi, fenomena pamer hidup mewah bisa berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial dan persepsi negatif pada ASN,” terangnya.
Kata Heli, SE itu bukan sekedar himbauan tapi panduan berperilaku yang akan diikuti dengan pengawasan dan pembinaan melalui mekanisme monitoring internal lewat inspektorat dan BKPSDM.
Sekretaris BKPSDM Kota Batu Zulkarnain menambahkan aturan anti flexing bagi ASN memiliki sejumlah poin penting. Antara lain ASN harus menjadi teladan, bijak bermedia sosial serta pentingnya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban.
“Sanksi administratif juga kami siapkan untuk ASN yang terbukti melanggar aturan. Jenis sanksinya bisa berupa hukuman disipliner seperti penundaan kenaikan gaji atau pangkat. Sampai hukuman disiplin berat seperti pembebasan dari jabatan dan pemberhentian,” jelasnya.
Menanggapi hal ini, Dosen Administrasi Publik Universitas Islam Malang Retno Wulan Sekarsari berpendapat harus ada pedoman teknis yang rinci dalam SE anti flexing tersebut. Sanksi seperti teguran tertulis, penundaan kenaikan gaji dan pangkat hingga pemberhentian bisa efektif jika diterapkan secara tegas.(AN)
Editor: Intan Refa
