NewsPemerintahan

Laporan Kinerja Kota Malang 2025: Pengangguran dan Kemiskinan Turun

Penandatanganan berita acara LKPJ Kota Malang Tahun Anggaran 2025. (Foto: Heri Prasetyo)
Penandatanganan berita acara LKPJ Kota Malang Tahun Anggaran 2025. (Foto: Heri Prasetyo)

CITY GUIDE FM, KOTA MALANG – Wali Kota Malang Wahyu Hidayat memaparkan capaian kinerja pemerintah dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kota Malang Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna, Senin (9/3/2026). Dalam laporan tersebut, sejumlah indikator makro daerah disebut menunjukkan perbaikan. Mulai dari pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, hingga peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Dalam paparannya, Wahyu menyebut IPM Kota Malang pada 2025 mencapai angka 85,55. Meningkat sekitar 0,87 poin dari tahun 2024 yang sebesar 84,68. Selain itu, angka kemiskinan juga mengalami penurunan dari 3,91 persen pada 2024 menjadi 3,85 persen pada 2025.

Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka turun dari 6,10 persen menjadi 5,69 persen pada 2025. Angka tersebut di atas rata-rata tingkat pengangguran Provinsi Jawa Timur yang sebesar 3,88 persen.

Dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi Kota Malang tercatat sebesar 5,92 persen pada 2025. Naik dari tahun sebelumnya yang mencapai 5,41 persen. Adapun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Malang Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada 2025 mencapai Rp108,15 triliun.

Baca juga:

Ini Sorotan Fraksi Gerindra Soal LKPJ Wali Kota Malang

Wahyu juga menyampaikan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat menunjukkan tren membaik. Gini Ratio Kota Malang turun dari 0,42 pada 2024 menjadi 0,37 pada 2025. Ini menunjukkan ketimpangan berada pada kategori rendah hingga sedang.

Dari sisi keuangan daerah, realisasi pendapatan Kota Malang pada 2025 mencapai sekitar Rp2,54 triliun atau 101,15 persen dari target. Pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp1,10 triliun dan pendapatan transfer sekitar Rp1,43 triliun, serta sumber pendapatan lainnya yang sah.

Sementara itu, belanja daerah terealisasi sekitar Rp2,44 triliun yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, serta belanja tidak terduga.

Dalam kinerja pemerintahan 2025, Pemerintah Kota Malang memprioritaskan urusan pelayanan dasar masyarakat. Seperti sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan sosial.

Selain itu, pemerintah daerah juga mengembangkan sejumlah sektor unggulan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, seperti pariwisata, perdagangan, industri, pertanian, dan perikanan.

Wahyu mengatakan berbagai capaian pembangunan tersebut berkontribusi pada sejumlah penghargaan tingkat nasional dan tiga penghargaan tingkat internasional.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita mengatakan akan mempelajari dokumen LKPJ sebelum melakukan pembahasan lebih lanjut.

“Dokumen baru kami terima hari ini. Sehingga akan kami pelajari terlebih dahulu sebelum melakukan pembahasan dalam panitia khusus,” kata Amithya.

Pihaknya akan mengevaluasi tindak lanjut atas rekomendasi yang sebelumnya diberikan kepada pemerintah daerah. Sekaligus menjadikannya sebagai dasar perbaikan kebijakan pembangunan pada tahun berikutnya.

Reporter: Heri Prasetyo

Editor: Intan Refa

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Back to top button