CITY GUIDE FM, IDJEN TALK – Dalam upaya menekan angka kemiskinan, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang Zia’ul Haq melihat database Kementrian Sosial RI, ternyata 33 kecamatan di Kabupaten Malang masih banyak yang antri mendapatkan bantuan.
“Saat ini kami upayakan untuk mendata ulang melalui dinas sosial. Jika perlu akan ada kerjasama dengan BPS untuk mendapatkan data riil, agar penerima bantuan sesuai sasaran,” kata Zia.
Sebab, dia mendapati saat rapat LKPJ dengan BPS Kota Malang, masih ada oknum warga yang pura-pua miskin agar menjadi layak menerima bantuan pemerintah. Padahal mereka termasuk kategori berada, punya mobil sampai punya motor lebih dari 1.
Kata Zia, program menekan kemiskinan bukan hanya dengan pemberian bantuan. Melainkan bagaimana masyarakat memiliki penghasilan. Inilah pekerjaan rumah Pemkab Malang untuk menyediakan lapangan pekerjaan, agar mereka bisa mendapatkan penghasilan.
Sementara itu, Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prof Imam Mukhlis menjelaskan seseorang tergolong miskin ekstrem ketika pengeluarannya kurang dari 351 ribu per bulan. Secara makro, kemiskinan di Kabupaten Malang sudah mulai turun, di tengah angka pertumbuhan ekonomi mulai naik 4,9 persen.
“Tinggal sekarang pemerintah bisa menyentuh lebih dalam lagi, masyarakat miskin supaya lebih berdaya dan mandiri,” jelasnya.
Pengentasan kemiskinan bukan hanya kewajiban pemerintah dalam mengatasinya. Masyarakat punya peran menjadi SDM yang berdaya saing.
Contohnya melalui komunitas pemberdayaan masyarakat yang bisa jadi peranan untuk menggerakkan ekonomi, sehingga pemenuhan kebutuhan individu bisa teratasi. (WL)
Editor : Intan Refa
