CITY GUIDE FM, IDJEN TALK – Meskipun masih belum memasuki masa kampanye, tampaknya sejumlah calon legislatif maupun calon kepala daerah sudah tidak sabar mempromosikan diri. Bukan hanya baliho caleg saja, baliho komersil pun tak kalah banyaknya. Ini menyebabkan tampilan kota penuh dengan baliho yang semrawut.
Dalam Idjen Talk bertajuk “Kota Batu Bebas Baliho Semrawut, Mungkinkah?”, Kepala DPMPTSP Kota Batu Muji Dwi Leksono terus melakukan penertiban reklame bersama Satpol PP Kota Batu. Setidaknya razia ini rutin seminggu dua kali.
“Seringkali selesai penertiban, besok malamnya ada yang memasang lagi. Apalagi untuk reklame dan baliho yang mengusung caleg, ini masih jadi fokus kami mengingat masa kampanye belum masuk,” kata Muji.
Baca juga :
Khusus Kota Batu, tempat yang tidak boleh ada baliho seperti di Simpang Empat Panglima Sudirman, Trunojoyo, Simpang Selecta sampai Simpang Tiga Batos. Bahkan, di Jalan Panglima Sudirman sampai Jalan Diponegoro juga dilarang memasang reklame dan baliho parpol.
Sementara itu, Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) Universitas Brawijaya Johannes Parlindungan menjelaskan soal pemasangan baliho bukan ranah satu dinas saja. Seperti penarikan pajak baliho komersil ada di Bapenda, estetika masuk ke ranah Dinas PUPR. Lalu mengganggu atau tidaknya baliho itu terhadap lalu lintas masuk ranah dinas perhubungan.
“Sebagai kota wisata, jalanan juga harus lebih tertib lagi. Sehingga estetika Kota Batu tidak tertutupi baliho semrawut,” jelas Johannes.
CEO Jade Indopratama Group Rachmad Santoso menambahkan, reklame itu terbagi menjadi dua jenis yaitu insidentil dan tetap. Reklame insidentil, pemasangannya dalam jangka pendek antara 1 sampai 2 minggu atau 1 bulan. Memasangnya pun cukup menggunakan kayu, bambu atau tiang besi sederhana.
“Sedangkan reklame tetap, biasanya minimal 1 tahun. Maka pemasangannya itu perlu pengecoran karena durasinya lama. Dan memastikan reklame tetap kokoh,” kata Rachmad. (WULAN INDRIYANI)
Editor : Intan Refa
Simak juga tema Idjen Talk lain:
