CITY GUIDE FM, KOTA MALANG – Ketua Komisi B DPRD Kota Malang Bayu Rekso Aji mendorong Pemkot Malang untuk segera menyelesaikan polemik Pasar Blimbing agar tidak semakin berlarut-larut. Bayu meminta agar pemerintah berani memutus Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pihak ketiga yaitu PT Karya Indah Sukses (KIS).
Hal ini menyusul kondisi pasar yang terbengkalai selama 15 tahun karena adanya perselisihan antara PT KIS, pemerintah dan pedagang. Kondisi pasar semakin tidak terawat meski para pedagang rutin membayar retribusi.
Saat melakukan audiensi dengan para pedagang, Bayu mengungkapkan ada tiga poin Utama. Pertama, pedagang meminta DPRD memfasilitasi pertemuan dengan Wali Kota Malang.
Kedua, pedagang meminta Pemkot Malang menindaklanjuti rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) DPRD pada Desember 2023 yang menyarankan pemutusan kontrak dengan PT KIS. Ketiga, berkonsultasi ke BPK Jawa Timur terkait kemungkinan penggunaan APBD untuk pemeliharaan pasar.
“Sudah 15 tahun sejak perjanjian kerjasama, tapi tidak ada pemeliharaan. Padahal pedagang tertib membayar retribusi. Kami harap ada diskresi dari pemerintah agar APBD bisa digunakan untuk perawatan pasar,” kata Bayu, Jumat (29/8/2025).
Meski begitu, Bayu mengakui penggunaan APBD untuk pasar yang masih dalam ikatan Kerjasama ini cukup rumit. Oleh karena itu, pihaknya berencana berkirim surat ke BPK Jawa Timur untuk meminta pandangan resmi.
Meski dorongan pemutusan kontrak semakin kuat, DPRD Kota Malang belum bisa memastikan tenggat waktu penyelesaiannya. Ia menegaskan akan terus mengawal isu ini dalam setiap pembahasan APBD, agar Pasar Blimbing segera direvitalisasi.
Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyatakan siap berdialog dengan pedagang sekaligus akan mengambil sikap tegas terhadap pihak ketiga.
“Saya sudah bertemu dengan investor. Jika mereka tidak mampu menyelesaikan kewajiban, saya akan tegas menutup kerja sama. Opsi lain sedang kami kaji supaya pedagang tidak terlalu lama dirugikan,” tegas Wahyu.
Reporter: Heri Prasetyo
Editor: Intan Refa
