CITY GUIDE FM, KOTA MALANG – Ketua Komisi B DPRD Kota Malang H Bayu Rekso Aji mengkritik pemberian bantuan alat usaha kepada karyawan Industri Hasil Tembakau (IHT) oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang. Menurutnya, bantuan itu tidak tepat sasaran meski secara umum tampak positif.
“Logikanya, pelatihan dan pemberian alat usaha itu seharusnya untuk pelaku UMKM atau minimal untuk keluarganya karyawan rokok. Seperti suami, istri, atau anak-anak dari karyawan rokok yang belum bekerja,” ujarnya.
Bayu menilai karyawan IHT yang sudah bekerja penuh waktu akan kesulitan memanfaatkan bantuan tersebut.
“Setelah seharian kerja, kapan mereka mulai usaha? Ini perlu jadi perhatian serius. Jangan sampai dana yang besar ini justru tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia juga berpendapat bahwa Pemkot Malang seharusnya lebih proaktif ke Kementerian Keuangan untuk mengubah regulasi terkait Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
“Ya tinggal kita Pemerintah kota, Kabupaten, bersepakat, ya bersurat ke Kementerian Keuangan, itu aja. Biar dana ini nggak sia-sia, dan tepat sasaran ya,” tambahnya.
Terkait anggaran, Bayu mengungkapkan bahwa dana program tersebut cukup besar, yakni sekitar Rp5 miliar. Ia mengingatkan agar anggaran tidak hanya habis untuk kegiatan seremonial tanpa keberlanjutan yang jelas.
Di sisi lain, politisi PKS itu juga menyoroti menurunnya anggaran pembinaan UMKM oleh Diskopindag pada tahun 2025. Ia menyebut anggaran sekitar Rp5–6 miliar di tahun sebelumnya, terjadi penurunan lebih dari Rp1 miliar.
“Ini menunjukkan penurunan komitmen terhadap pelaku UMKM. Padahal sektor ini sangat penting dalam menjaga roda perekonomian,” jelasnya.
Maka, ia mendorong agar program-program UMKM tidak hanya bagus di atas kertas. Tapi juga tepat sasaran dan menyentuh pelaku usaha yang nyata.
“Jangan sampai pelatihan dan bantuan alat usaha ke orang-orang yang sama tiap tahun. Sementara pelaku usaha asli justru tidak dilibatkan,” pungkasnya.
Reporter : Heri Prasetyo
Editor : Intan Refa
