CITY GUIDE FM, IDJEN TALK – Video viral terkait kosongnya kantor Kelurahan Jodipan, menuai kritikan di tengah masyarakat. Pemkot Malang akhirnya turun tangan dan memberikan teguran kepada Lurah Jodipan.
Kepala BKPSDM Kota Malang Totok Kasianto menjelaskan berkaca dari kejadian itu, Sekda dan Pj Wali Kota Malang memanggil seluruh lurah beserta sekretarisnya. Mereka menjalani pembinaan dan pembekalan.
“Tentunya untuk kasus di Kelurahan Jodipan itu, sudah ada klarifikasi. Tapi segala bentuk penjelasan dan pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas,” kata Totok.
Baca juga :
Totok menambahkan ASN yang melakukan kesalahan seperti tidak masuk berturut-turut atau lalai dalam tugasnya, akan dapat sanksi berjenjang. Mulai dari ringan, sedang sampai berat. Ketua Komisi A DPRD Kota Malang Rahman Nurmala menjelaskan kasus di Kelurahan Jodipan, maka perlu ada peningkatan pembekalan untuk ASN.
“Khususnya menekankan pada kode etik dan kewajiban ASN. Pengawasan melekat memang perlu dilakukan. Seperti pengawasan staf oleh lurah. Kemudian pengawasan lurah oleh camat,” kata Rahman.
Dosen Departemen Administrasi Publik Universitas Brawijaya Andhyka Muttaqin mengatakan sudah menjadi kewajiban untuk ASN memprioritaskan pelayanan. Karena masyarakat pasti membutuhkan banyak hal, yang berkaitan dengan administrasi publik.
“Harusnya memang reward dan punishment itu berjalan beriringan. Jadi kalau memang ASN tidak sesuai aturan main maka harus ada sanksi dan punishment yang berefek. Kalau hanya monitoring secara masif itu kurang maksimal. (WL)
Editor : Intan Refa
Simak juga tema Idjen Talk lain :
