CITY GUIDE FM, KOTA BATU – Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang mendatangi kantor DPRD Kota Batu pada Senin (15/9/2025) sekitar pukul 10.00 WIB. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan sebagai bagian dari menjaga jalannya reformasi agar tidak melenceng dari cita-cita demokrasi.
Ketua HMI Cabang Malang Mirdha Idham memerinci ada delapan tuntutan yang terkait dengan isu nasional. Di antaranya evaluasi menyeluruh terhadap DPR, reformasi Polri, pencopotan legislator yang dianggap melanggar etika, audit independen terhadap anggaran legislatif, penuntasan kasus pelanggaran HAM yang diduga dilakukan aparat, peninjauan ulang gaji dan tunjangan DPR/DPRD, percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, serta investigasi serius atas kasus kematian pengemudi ojek online dan massa aksi dalam demonstrasi.
“Tuntutan kita terkait transparansi tunjangan dan gaji DPR, kemudian sikap DPR sebagai pejabat publik yang kurang berhati-hati dalam menyampaikan argumentasi, itu yang kita sayangkan. Lalu juga pernyataan Menteri Keuangan tentang kenaikan pajak, itu yang kita sampaikan. Termasuk desakan pengesahan RUU Perampasan Aset,” jelas Mirdha.
Selain itu, ada pula tuntutan regional, khususnya terkait persoalan lingkungan di Kota Batu. Menurutnya, masih belum ada kebijakan berkelanjutan terkait lingkungan dan pengelolaan sampah.
“Untuk tuntutan regional, kami sampaikan soal lingkungan. Indeks lingkungan yang sebelumnya berada di urutan 7 kini turun ke 133. Itu termasuk masalah pengelolaan sampah, apalagi TPA Tlekung sudah ditutup. Hingga kini belum ada sikap berkelanjutan dari DPRD, khususnya Komisi B,” ujar Mirdha.
Menanggapi aspirasi tersebut, anggota DPRD Kota Batu Khamim Tohari menyampaikan rasa hormat atas cara HMI menyuarakan pendapat dengan tertib dan damai.
“Kami menyampaikan penghargaan kepada HMI Cabang Malang. Aspirasi ini tidak akan berhenti di sini, melainkan akan kami teruskan sesuai jalurnya. Mulai dari koordinasi internal dengan pimpinan DPRD Kota Batu, lalu ke DPRD Provinsi, DPR RI, hingga ke Kementerian Dalam Negeri,” jelas Khamim.
Ia menambahkan, lembaga DPRD Kota Batu siap menjadi saluran komunikasi antara mahasiswa dengan pemerintah pusat. Dengan demikian, tuntutan mahasiswa tidak hanya terdengar di tingkat daerah, tetapi juga sampai pada pengambil kebijakan di level nasional.
Reporter: Asrur Rodzi
Editor: Intan Refa
