CITY GUIDE FM, KOTA MALANG – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang telah melangsungkan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) RKPD Kota Malang 2025 dan RPJPD Kota Malang 2025-2045, Rabu (20/3/2024).
Tercatat ada 6.768 usulan dan diakomodir sebanyak 3.790 usulan. Menurut Kepala Bappeda Kota Malang Dwi Rahayu jumlah usulan tersebut naik 2,25 persen dari tahun sebelumnya. Lalu musrenbang tematik anak tercatat ada 58 usulan, disabilitas 101 usulan, lansia 69 usulan, perempuan 129 usulan dan kepemudaan 583 usulan.
Sedangkan pokok pikiran anggota DPRD Kota Malang sebanyak 4.152 usulan. Dwi menambahkan, 40 persen di antara keseluruhan usulan itu adalah soal infrastruktur. Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan musrenbang ini menjadi dasar pembangunan secara button up. Artinya menampung aspirasi masyarakat dari scope terkecil untuk dibawa ke tingkat kota dan provinsi.
“Prioritasnya kami adalah pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Dan tadi juga penjabaran dari Pak Joko Staf Ahli Ekonomi yang menjadi dasar kita. Termasuk juga terkait amanah yang harus dijalankan, stunting, inflasi, dan pelayanan publik, kemiskinan ekstrim dan ekonomi kreatif,” jelas Wahyu, Rabu (20/3/2024).
Wahyu menambahkan ini merupakan hasil akhir, karena pada awal April akan membahas Musrenbang Provinsi Jawa Timur. Menurutnya, jumlah usulan dalam musrenbang memang sudah pasti banyak yang tertampung. Namun, yang terpenting adalah berapa prosentase usulan yang berhasil terealisasi.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani dalam kesempatan tersebut mengemukakan sejumlah isu aktual yang jadi pekerjaan rumah Pemkot Malang. antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia, produktivitas dan ekonomi daerah, infrastruktur dan kualitas lingkungan hidup.
Lalu peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar, kesiapsiagaan bencana serta kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Dia berharap dalam forum ini bisa terakomodir usulan-usulan yang lebih baik dan menguatkan kinerja pemerintah untuk 10-20 tahun ke depan.
Reporter : Intan Refa
