CITY GUIDE FM, KOTA BATU – Pertumbuhan ekonomi Kota Batu pada tahun 2025 mencatatkan angka 4,85 persen. Namun capaian itu menyisakan catatan kritis terkait pemerataan kesejahteraan. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu mengungkapkan bahwa kue ekonomi di kota wisata ini belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
Data terbaru mengungkapkan adanya jurang pemisah yang cukup lebar antara kelompok penduduk kaya dan penduduk miskin. Selisih pengeluaran antara kedua kelompok tersebut mencapai 3,5 kali lipat.
Kepala BPS Kota Batu Herlina Prasetyowati Sambodo menyebutkan bahwa kondisi ini berdampak langsung pada angka Gini Ratio. Alih-alih menunjukkan perbaikan signifikan, tingkat ketimpangan pengeluaran di Kota Batu justru cenderung jalan di tempat atau stagnan dalam tiga tahun terakhir.
“Terdapat kesenjangan yang cukup besar untuk penduduk miskin dan tidak miskin di Kota Batu terkait pengeluarannya. Selisihnya mencapai 3,5 kali lipat. Ini menjadi bukti bahwa pertumbuhan ekonomi kita belum sepenuhnya inklusif,” ungkap Herlina belum lama ini.
Masalah ketimpangan ini semakin parah dengan temuan mengenai pola konsumsi warga miskin yang kurang produktif untuk menunjang kualitas hidup. Belanja rokok di kalangan rumah tangga miskin justru menjadi salah satu komponen pengeluaran terbesar.
Anggaran untuk rokok tersebut bahkan sering kali mengalahkan pemenuhan gizi esensial seperti pembelian ikan, daging, maupun telur. Fenomena ini tentunya menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan literasi keuangan. Serta memperbaiki skala prioritas konsumsi bagi keluarga prasejahtera.
Dari sisi ketenagakerjaan, meskipun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 3,53 persen, namun kualitas lapangan kerja yang tersedia masih mengkhawatirkan. Mayoritas pertumbuhan tenaga kerja justru terserap di sektor informal, yang memiliki jaminan kesejahteraan dan stabilitas pendapatan yang rendah.
“Banyak yang bekerja di sektor informal dengan penghasilan yang mungkin tidak selalu berada di kisaran UMK. Sebagian besar bergerak di sektor sekunder seperti industri kecil dan konstruksi,” tambah Herlina.
Tren ini terlihat dari adanya penambahan signifikan pada status pekerja keluarga yang tidak dibayar, buruh tidak tetap, hingga pekerja bebas. Keadaan “yang penting bekerja” ini mengindikasikan bahwa kualitas pekerjaan di Kota Batu belum mampu mengangkat derajat ekonomi masyarakat kelas bawah.
Situasi tersebut menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi Pemerintah Kota Batu di bawah kepemimpinan Wali Kota Nurochman untuk memperkuat kebijakan keadilan sosial. Tanpa stimulan yang kuat dan pemerataan lapangan kerja formal, pertumbuhan ekonomi hanya akan menguntungkan kelompok tertentu saja.
Warga miskin terancam tetap terjebak dalam siklus pengeluaran yang tidak produktif dengan pendapatan yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan harian.
Editor: Intan Refa
