CITY GUIDE FM, IDJEN TALK – Dana desa sejatinya untuk pembangunan wilayah di pedesaan. Dalam Idjen Talk bertajuk, “Awasi Dana Desa, Masyarakat Sejahtera“, Sekretaris DP3AP2KB Kota Batu Gigih Wicaksana menjelaskan, peruntukan dana desa sudah diatur, seperti untuk stunting, BLT, sampai ketahanan pangan. Khusus tahun 2024 pengaturannya lebih spesifik.
“Jadi untuk BLT sebesar 25 persen, ketahanan pangan 20 persen, dan untuk stunting tidak terbatas. Sementara pencairan Dana Desa, dari Pusat RKUN lewat KPPN wilayah sampai ke RKUDes,” jelasnya.
Sedangkan pengelolaannya berkolaborasi dengan BKAD, kecamatan dan DP3AP2KB. Setiap tahunnya tetap melapor ke pemerintah pusat, untuk pertanggungjawaban.
Baca juga :
Kepala Lab Politik dan Tata Pemerintahan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Ike Wanusmawatie menjelaskan, dalam memanfaatkan DD, itu tergantung dari SDM yang ada.
“Perlu meluruskan soal pemahaman masyarakat kalau DD, dengan Alokasi Dana Desa (ADD) itu sangat berbeda,” tegasnya.
ADD itu bagian dari dana perimbangan pemerintah pusat yang masuk ke APBD sebesar 10 persen. Sedangkan DD memang anggaran dari pemerintah pusat atau APBN yang langsung diberikan ke Desa. Prioritasnya untuk mendukung program-program pemerintah pusat, seperti stunting, dan BLT.
Ketua Asosiasi Pegiat Desa Kota Batu Samsul Arifin menjelaskan, sejauh ini pengelolaan DD sudah mulai bergerak secara mandiri. Bahkan sudah mendapat penghargaan di tingkat nasional.
“Desa Oro-Oro Ombo Kota Batu dapat penghargaan langsung dari kementerian sebagai desa yang baik pengelolaan dana desanya dengan aplikasi,” ujarnya
Pemerintah pun memberikan edukasi pada SDM yang mengelola DD. Sementara itu, Koordinator Malang Corruption Watch (MCW) Ahmad Adi menjelaskan, 4 tahun belakangan ini, tren korupsi memang mengalami kenaikan sekitar 900-an. Mirisnya 50 persen kasus itu menyangkut kepala desa.
“Ada sekitar 36 desa yang tergolong zona merah korupsi di wilayah Kabupaten Malang,” ujarnya.
Editor : Intan Refa, Kornelia Midun
Simak juga Idjen Talk lain :
