CITY GUIDE FM, KOTA MALANG – DPRD Kota Malang memberi catatan kepada eksekutif Kota Malang dalam program pembagian seragam gratis bagi siswa baru tingkat SD sampai SMP. Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita menilai kebijakan tersebut masih belum berbasis pendataan yang akurat. Sehingga berpotensi kurang berkeadilan.
Kata Amithya, masih ada siswa dari keluarga mampu yang ikut menerima bantuan. Sementara beberapa siswa dari golongan kurang mampu justru terlewat.
“Kalau memang teman-teman yang tidak mampu, mestinya bisa terfasilitasi. Namun karena semua sekolah negeri langsung dapat, akhirnya distribusi tidak mempertimbangkan kondisi finansial masyarakat,” ujarnya, Rabu(10/9/2025).
Ia menegaskan bahwa bantuan sosial, termasuk pembagian seragam gratis sebaiknya menggunakan basis data terpadu seperti Pendataan Kesejahteraan Sosial Kota Malang Reborn (PDKT SAM) milik Pemkot Malang. Dengan begitu, distribusi bantuan lebih tepat sasaran dan menghindari keluhan warga.
“Jangan sampai masyarakat bertanya, kenapa ada yang dapat sementara mereka tidak. Kalau berbasis data, semua lebih jelas dan tidak menimbulkan pertanyaan lagi,” tambahnya.
Ringkasnya, Amithya menilai kebijakan pemerintah daerah pada dasarnya baik karena berupaya meringankan biaya pendidikan. Namun, menurutnya perlu evaluasi agar program tersebut benar-benar melindungi kelompok masyarakat yang membutuhkan.
“Tidak masalah kebijakan dievaluasi. Justru itu bagian dari perbaikan agar lebih tepat sasaran dan lebih adil,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintah kota Malang mengklaim telah menyalurkan seragam gratis pada Akhir Agustus lalu. Tercatat ada 7.159 siswa SD dan 6.637 siswa SMP telah menerima seragam baru tersebut dengan total anggaran mencapai Rp6 miliar dari APBD.
Reporter: Heri Prasetyo
Editor: Intan Refa
